Shafaindonesia.online|Minggu, 22 November 2026
OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN – Dugaan aktivitas penampungan dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) ilegal di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, menjadi sorotan serius masyarakat. Aktivitas kendaraan tangki yang disebut-sebut berlangsung hampir setiap hari, siang hingga malam, memunculkan pertanyaan besar: siapa yang mengelola, dari mana asal CPO tersebut, dan mengapa aktivitas ini diduga terus berlangsung?
Berdasarkan pantauan lapangan dan keterangan sejumlah warga, kendaraan tangki bermuatan CPO terlihat keluar-masuk area gudang. Aktivitas tersebut menimbulkan keresahan, terlebih lokasi gudang disebut berada tidak jauh dari permukiman masyarakat.
“Siang malam beroperasi, mobil tangki keluar masuk terus. Bau CPO menyengat, jalan rusak karena mobil besar. Tapi seolah tidak ada yang berani menindak,” ungkap seorang warga Desa Payakabung yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (22/11/2026).
Warga juga menduga tempat tersebut digunakan sebagai lokasi penampungan CPO yang asal-usulnya perlu ditelusuri. Dugaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh, termasuk legalitas gudang, dokumen asal-usul komoditas, dokumen pengangkutan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Aduan Warga Dipertanyakan, APH Diminta Jangan Diam
Kekecewaan masyarakat semakin meningkat karena mereka mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan, tetapi belum melihat tindakan nyata sebagaimana yang diharapkan.
“Kami sudah sering lapor, tetapi belum ada tindakan yang kami lihat. Kami meminta Bapak Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana turun langsung atau memerintahkan jajarannya melakukan pemeriksaan ke lokasi,” tegas warga lainnya.
Masyarakat mendesak Polda Sumatera Selatan dan Polres Ogan Ilir agar tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa. Jika ditemukan pelanggaran hukum, penindakan harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Warga juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap:
- Legalitas operasional gudang dan perizinannya.
- Asal-usul CPO yang masuk dan ditampung.
- Dokumen pengangkutan serta transaksi jual beli CPO.
- Identitas pengelola dan pihak-pihak yang terlibat.
- Dampak aktivitas kendaraan berat terhadap lingkungan dan infrastruktur jalan.
Jangan Sampai Masyarakat Bertanya, Hukum Berlaku untuk Siapa?
Persoalan ini bukan sekadar aktivitas keluar-masuk kendaraan tangki. Jika benar terdapat praktik penampungan CPO ilegal, maka persoalan tersebut harus diusut sampai tuntas. Jangan sampai dugaan pelanggaran hukum terus berlangsung sementara keresahan masyarakat hanya menjadi catatan tanpa penyelesaian.
Aparat penegak hukum diharapkan memberikan kepastian kepada masyarakat melalui pemeriksaan langsung, bukan sekadar menunggu persoalan semakin membesar.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak yang disebut-sebut sebagai pengelola gudang berinisial “SRG”, serta mengonfirmasi kepada Polres Ogan Ilir dan Polda Sumatera Selatan terkait dugaan aktivitas penampungan dan bongkar muat CPO tersebut.
Media Narasihukum menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat. Semua pihak yang disebut atau berkaitan dengan persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim/Red)